Palembang, (23/12/2024) – Dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat di wilayah Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumsel mendorong setiap madrasah dan pondok pesantren untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 

Langkah ini merupakan bagian dari sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel.

Kepala Bidang Penais Zakat dan Wakaf Evi Zurfiana Azom, S.E., M.Pd.i menegaskan bahwa madrasah dan pondok pesantren memiliki potensi besar sebagai pusat pengumpulan zakat. 

“Madrasah dan pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat pendidikan agama, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menggerakkan kesadaran zakat," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa zakat yang terkumpul melalui UPZ di madrasah dan pondok pesantren akan dikelola secara transparan dan profesional sesuai dengan panduan dari BAZNAS. 

"Kami memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun akan disalurkan secara tepat kepada mereka yang membutuhkan, terutama yang berada di sekitar lembaga pendidikan tersebut," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I  BAZNAS Sumsel, Kiagus Aminuddin Fauzie, SE menegaskan bahwa peran aktif madrasah dan pondok pesantren dapat menjadi penggerak utama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat. “Kami siap berkoordinasi kepada para pengelola UPZ di lingkungan madrasah dan pesantren, sehingga mereka mampu mengelola zakat dengan baik,” kata Aminuddin.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Dengan pembentukan UPZ di setiap madrasah dan pondok pesantren, diharapkan target penghimpunan zakat di Sumsel dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.

Palembang, (23/12/2024) – Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di wilayah Sumatera Selatan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Selatan keluarkan Surat Edaran Bersama guna Optimalkan Pengumpulan zakat ASN dan PPPK dilingkungan Kanwil Kemenag Sumsel. 

Surat edaran bersama tersebut dikeluarkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/12).

Rakor yang berlangsung di Palembang ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumsel, Kabid Penaiszawa dan Kabid Penmad Kanwil Kemenag Sumsel. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Pimpinan Forum Pondok Pesantren, Kepala Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Se- Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala BAZNAS Sumatera Selatan Ahmad Marjundi, SP., M.Si, menyampaikan bahwa pengelolaan zakat memerlukan sinergi yang kuat antara BAZNAS dan UPZ yang ada di berbagai lembaga, termasuk Kemenag. "Optimalisasi pengumpulan zakat menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan manfaat kepada masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat memastikan bahwa zakat tersalurkan secara tepat dan sesuai sasaran," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Syafitri Irwan, S.Ag., M.Pd.I  menegaskan komitmennya untuk mendukung program pengumpulan zakat dengan menandatangi Surat Edaran Bersama. "Kami akan mengoptimalkan peran UPZ di lingkungan Kemenag, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, kami akan mendorong ASN dan PPPK di lingkungan Kemenag Sumsel untuk menunaikan zakat melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAZNAS," tegasnya.

Dalam Rakor ini, juga dibahas strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Beberapa langkah strategis yang dirancang antara lain peningkatan kampanye zakat serta Program BAZNAS Goes To School.

Melalui Rakor ini, diharapkan sinergi antara BAZNAS dan Kemenag Sumsel semakin kuat, sehingga pengumpulan zakat dapat mencapai target yang telah ditetapkan. “Kami yakin dengan kerja sama yang solid, zakat akan menjadi solusi nyata untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat,” tutup Syafitri.

Rapat ini menjadi langkah nyata dalam menguatkan pengelolaan zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan visi BAZNAS sebagai lembaga zakat yang terpercaya di Indonesia.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Rumah Sehat BAZNAS (RSB) telah menghasilkan 9 poin Pakta Integritas sebagai komitmen untuk menjalankan amanah pengelolaan RSB dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi, serta mampu meningkatkan layanan kesehatan bagi mustahik. 

Pakta Integritas RSB tersebut dibacakan oleh Direktur Pendistribusian BAZNAS RI Ahmad Fikri pada Sabtu malam (14/12/2024), di Semarang, dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan BAZNAS Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA., Wakil Ketua BAZNAS RI Mokhamad Mahdum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan MA, serta Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si. 

“Pakta Integritas RSB ini menjadi komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat. Sebagaimana kita tahu, hingga sekarang ini, RSB kinerjanya semakin memperlihatkan kehebatannya,”  ujar Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH Noor Achmad MA.

Kiai Noor mengatakan, meski RSB saat ini masih tersebar di 22 Kabupaten dan 11 Provinsi, namun manfaatnya telah banyak dirasakan oleh para mustahik. 

“Oleh karena itu, harapan kami ke depan seluruh daerah di Indonesia ini ada Rumah Sehat BAZNAS. Apa yang kita lakukan ini bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk dan jalannya bagi kita semua,” ucapnya. 

Beikut merupakan 9 poin Pakta Integritas RSB: 

1. Senantiasa berpegang teguh pada Visi dan Misi BAZNAS dengan secara aktif membantu Masyarakat meningkatkan kualitas hidup sehat melalui program Rumah Sehat BAZNAS yang signifikan sesuai prinsip 3A, aman syar’I, aman regulasi dan aman NKRI yang sejalan dengan Astacita.

2. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian Rumah Sehat BAZNAS di bawah struktur BAZNAS Provinsi dan atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

3. Bertanggungjawab terhadap operasional Rumah Sehat BAZNAS menuju kemandirian dan dikelola secara efektif dan efisien.

4. Menjalankan semua standar dan tata Kelola Rumah Sehat BAZNAS berdasarkan regulasi dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun yang berlaku di BAZNAS.

5. Terus mengupayakan peningkatan kualitas SDM RSB guna meningkatkan kualitas layanan Kesehatan Mustahik

6. Menjaga diri dan Lembaga dari segala kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran yang dapat berakibat pada melemahnya eksistensi Rumah Sehat BAZNAS.

7. Memastikan alokasi anggaran yang memadai dalam RKAT agar program Rumah Sehat BAZNAS dapat tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat guna.

8. Menjalankan setiap program Rumah Sehat BAZNAS dengan menjunjung transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana dan pelaporannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para muzaki, mustahik dan masyarakat luas.

9. Meningkatkan kolaborasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah, TNI/POLRI, OPZ dan Lembaga sosial Kemanusiaan serta dunia usaha guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas Program Rumah Sehat BAZNAS di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengharapkan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) yang menjadi program andalan BAZNAS RI di bidang kesehatan dapat mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr. Then Suyanti, MM., saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) RSB Tahun 2024 di Semarang, Sabtu (14/12/2024).

“Salah satu harapan kami terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sehat BAZNAS adalah dapat mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar dr. Then.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan di RSB dapat dilakukan melalui pemenuhan lisensi, registrasi, akreditasi, manajemen risiko, pengukuran dan pelaporan indikator mutu, pelaporan insiden keselamatan pasien dan upaya peningkatan mutu lainnya.

“Kami juga berharap pelayanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas,” ucap dr. Then.

Dr. Then menambahkan, pelayanan kesehatan juga harus diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan standar profesi. 

“Pelayanan kesehatan diberikan sesuai dengan siklus hidup bersifat komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif,” tambahnya.

Rumah Sehat BAZNAS (RSB) merupakan program yang dimiliki oleh BAZNAS RI untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) dengan sistem kepesertaan. Saat ini, RSB tersebar di 22 titik di 16 provinsi seluruh Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI atas peran dan kontribusinya yang luar biasa dalam membantu penanganan dan penanggulangan bencana di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan Wapres Gibran saat menjadi pembina dalam Apel Kesiapsiagaan sekaligus Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat BAZNAS (RSB) 2024 yang dilaksanakan di Semarang, Jumat (13/12/2024).

Hadir dalam acara tersebut, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI, Mokhamad Mahdum, jajaran pimpinan BAZNAS se-Indonesia, Pj. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, S.Si., Apt., M.Kes., Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Perwakilan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Inviturlia Andalasiana, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi aktif BAZNAS selama ini. Menghimpun, serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bagi penanganan dan pencegahan bencana," ujar Wapres Gibran.

"Saya sangat mengapresiasi peran aktif BAZNAS, para relawan, serta mitra BAZNAS yang telah bersinergi membantu pemerintah dalam penanganan bencana nasional. Mulai dari tahap tanggap darurat bencana, pemulihan pasca bencana, hingga upaya pengurangan risiko bencana, seperti program kampung tanggap bencana dan masyarakat bangkit sejahtera," lanjutnya. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan seperti BAZNAS, serta masyarakat merupakan kunci dalam menghadapi bencana.

Gibran berharap ke depan, BAZNAS dapat semakin memperkuat perannya dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat. 

"Beberapa langkah yang diharapkan antara lain pemberian pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat, pembangunan sekolah darurat untuk anak-anak korban bencana, serta pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan akses pendidikan akibat bencana," tambahnya.

Selain itu, program pemberdayaan ekonomi juga menjadi prioritas. Wapres Gibran menekankan, perlunya pembuatan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di lokasi relokasi korban bencana, serta penyaluran bantuan produktif untuk membantu korban bencana memperoleh kemandirian ekonomi.

"Melalui program-program tersebut, kita tidak hanya meringankan beban masyarakat korban bencana, namun juga memberi mereka harapan baru untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik," ujarnya.

Wapres Gibran agar BAZNAS menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi penyaluran zakat, infak, sedekah, yang digunakan untuk penanggulangan bencana, sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat.

“Marilah kita terus bahu-membahu, saling tolong menolong, bekerja sama dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Indonesia,” katanya.