BAZNAS Sumsel Gelar Entry Meeting Audit Keuangan Tahun Anggaran 2025

Palembang, (tanggal dapat disesuaikan) — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Entry Meeting Audit Keuangan Tahun Anggaran 2025 bersama Kantor Akuntan Publik (KAP) Sodikin Budhananda Wandestarido Cabang Palembang yang dipimpin langsung oleh Wandestarido, SE., M.Si., Ak., CA., BKP., CPA.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tetap berada pada jalur akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip syariah.Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan unsur pelaksana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Wakil Ketua III yang mewakili Ketua BAZNAS Sumsel, Idham, S.Ag.

Dalam pemaparannya, Wandestarido menegaskan bahwa audit keuangan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian penting untuk memastikan tata kelola lembaga berjalan sesuai standar akuntansi dan ketentuan syariah.

“Audit ini adalah upaya menjaga kepercayaan muzaki dan masyarakat. Semakin baik tata kelola yang kita terapkan, semakin besar pula manfaat yang dapat disalurkan kepada mustahik,” ujarnya.

Sementara itu, Idham, S.Ag, selaku Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga menekankan pentingnya pelaksanaan audit keuangan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan kinerja lembaga.

“BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memenuhi seluruh standar, kelengkapan dokumen, dan kebutuhan auditor agar proses audit keuangan berjalan lancar dan tepat waktu,” tegasnya.

Entry meeting ini juga memberikan ruang koordinasi bagi auditor dan seluruh bidang pelaksana BAZNAS provinsi Provinsi Sumatera Selatan terkait tahapan audit, kebutuhan data, jadwal pemeriksaan, serta mekanisme pendampingan dari masing-masing bagian dan bidang. Dengan koordinasi yang baik, audit keuangan diharapkan menghasilkan laporan keuangan yang akurat, akuntabel, dan profesional.

Dengan terselenggaranya entry meeting ini, BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola lembaga, sehingga peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara optimal, transparan, dan berkelanjutan.