Tentang Kami

Sejarah Berdirinya BAZ Sumatera Selatan

 

Politik Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "Indisce Stastsregeling", diantaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada Policy of religion neutrality.

Konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra turut campur dalam pelaksanaan zakat fithrah.

 

Tradisi pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jamaat urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Tanah Air. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, (kecuali di Aceh yang sudah diatur badan zakat sejak tahun 1959).

 

Pasca 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah dari seruan Presiden dalam pidato peringatan Isra' Mi'raj di istana Negara pada tanggal 26 oktober 1968, dimana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara, dan Presiden siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti  dengan keluarnya Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968 tersebut.

 

          Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat dibuatlah aturan-aturan.

 

 Pada tanggal 23 September 1999 di awal Era Reformasi di Republik ini, di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama Nomor D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah (pasal 6). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13).

 

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 Tanggal 23 Juli 2001 Tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008; kemudian melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani Muzakki dalam menyerahkan zakat, infak dan shadaqahnya. UPZ dibentuk di tiap Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta tingkat provinsi.

 

      Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecenderungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat tersebut. Pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat baik ditingkat Nasional maupun Daerah, ataupun pengurus Lembaga Amil Zakat baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri terkait lainnya.

 

       Alhamdulillah pada saat ini BAZ Propinsi Sumaera Selatan telah memiliki perangkat Perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat.

 

      Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 23 Juli 2001. Berdirinya Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan ini diresmikan Oleh Gubernur Sumatera Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Rosihan Arsyad.

 

 

Visi:

        Menjadi pusat pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberdayaan  dan kesejahteraan umat di Indonesia.

 

Misi:

  1. Membina kesadaran umat untuk menjadi muzakki, gemar berinfaq dan bershadaqah
  2. Mengoptimalkan pengumpulan ZIS dan pendistribuan yang tepat guna
  3. Melakukan pemberdayaan kepada kaum dhu`afa melalui pemberian keterampilan dan dukungan modal
  4. Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat
  5. Menuju budaya sadar zakat di Sumatera Selatan Tahun 2012.

 

STRUKTUR PELAKSANA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

 

TUJUAN :

Mengacu kepada visi, misi serta ketentuan pasal 5 UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengurus BAZ Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2012 adalah :

  1. Meningkatkan pelayanan terhadap Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq  yang akan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah serta pelayanan yang cepat dan mudah terhadap penerima zakat.
  2. Meningkatkan fungsi dan peranan lembaga Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
  3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, dan  shadaqah.

STRATEGI

 

  1. Standarisasi system manajemen yang meliputi standarisasi aturan, standarisasi struktur organisasi dan standarisasi sumberdaya manusia, sehingga menjadi Badan Amil Zakat yang unggul  dan modern.
  2. Menerapkan system manajemen kerja yang nyaman, produktif dan kolektif.
  3. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat; seperti organisasi masyarakat, organisasi profesi dan tokoh masyarakat untuk mengupayakan hasil pengumpulan ZIS yang optimal.
    1. Melakukan inovasi dan pengembangan teknik-teknik pengumpulan ZIS dan penyalurannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BAZ semakin meningkat

 

 

   Sasaran:

Sasaraan yang ingin dicapai dalam periode kepegurusan ini diarahkan kepada; peningkatan kesadaran berzakat, pendistribusian yang proporsional dan mengacu kepada kemashlahatan umum, peningkatan tarap ekonomi umat, dan peningkatan profesionalisme BAZ dalam mengelola zakat.

 

ALAMAT :

Jl. Jenderal Sudirman KM 2,5 No. 7490 Palembang

Telp/Fax : 0711 – 360966 Call Center : 0812 71 500 50

Email : baznasprov.sumsel@baznas.go.id

Hak Cipta © 2017 BAZNAS SUMSEL
Design By IT BAZNAS Sumsel